BAB IV
HUKUM PERDATA
Hukum
perdata adalah serangkaian aturan yang mengatur hubungan hukum antara
orang/pihak yang satu dengan orang/pihak yang lain yang berkaitan dengan
kepentingan pribadi/individu/perseorangan.
Hukum
Perdata diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) diterjemahkan dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (disingkat KUH Per) yang semula berlaku di Belanda,
kemudian berdasarkan asas konkordansi diberlakukan pula di Indonesia. Di
samping itu materi hukum perdata diatur juga dalam peraturan-peraturan
keperdataan yang dibuat oleh bangsa Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam.
Hukum
Perdata meliputi aspek yang sangat luas. Agar kajiannya lebih sistematis dalam
hukum perdata dikenal pembagian berdasarkan muatan. Berdasarkan BW, terdapat
empat pokok bahasan dalam hukum perdata yang tercermin dalam sistematikanya,
yaitu:
1.
van personen (tentang orang) termuat dalam buku I, berisi hukum perorangan dan keluarga;
2.
van zaken (tentang benda) termuat dalam buku II, berisi hukum benda dan hukum
waris;
3.
van verbintennis (tetang perikatan) dimuat
dalam buku III, berisi hukum harta kekayaan berkenaan dengan hak dan kewajiban
yang berlaku bagi orang/pihak tertentu;
4.
van bewijs en verjaring (tentang pembuktian dan lewatwaktu) dimuat dalam buku IV, berisi
hukum alat-alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.
Menurut ilmu pengetahuan,
Hukum perdata dalam BW dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:
1.
Hukum perseorangan (personenrecht)
yang memuat, antara lain:
a.
peraturan tentang manusia
sebagai subyek hukum,
18
b.
peraturan tentang kecakapan
untuk memiliki hak dan untuk bertindak melaksanakan hak tersebut;
2.
Hukum keluarga (familierecht),
yang memuat antara lain:
a.
perkawinan beserta hubungan
dalam hukum harta kekayaan antara suami istri,
b.
hubungan antara orang tua
dengan anak-anaknya kekuasaan orang tua (ouderlijkemacht)
c.
perwalian (voogdij)
d.
pengampuan (curatele)
3.
Hukum harta kekayaan (vermogensrecht)
yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang, yang meliputi:
a.
hak mutlak, yaitu hak yang
berlaku terhadap setiap orang,
b.
hak perorangan, yaitu hak yang
hanya berlaku terhadap seseorang/pihak tertentu.
4.
Hukum waris (erfrecht)
yang mengatur tentang benda/kekayaan apabila seseorang meninggal.
Kedua
pembagian tersebut sama secara substansi. Perbedaannya terletak pada penempatan
pokok permasalahan saja. Buku I BW memuat hukum perorangan dan keluarga. Hukum
waris diatur dalam Buku II BW dan hukum harta kekayaan diatur dalam Buku III
BW.
2.1. Hukum tentang Orang (personenrecht)
Dalam ilmu hukum istilah orang (persoon) berarti
pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak (dan kewajiban). Pengemban
hak dan kewajiban disebut subyek hukum, yang terdiri dari manusia (natuurlijke
persoon) dan badan hukum (rechtspersoon).
Manusia berkedudukan sebagai subyek hukum dimulai sejak
dilahirkan dan berakhir saat meninggal dunia. Akan tetapi apabila
kepentingannya menghendaki, sejak masih di dalam kandungan ibunya, seseorang
dianggap sudah ada/lahir. Hukum perdata mengatur seluruh segi kehidupan, sejak
kelahirannya sampai meninggal dunia.
Badan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban adalah
badan atau perkumpulan yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Ciri-ciri
badan hukum adalah berupa perkumpulan orang yang dapat memiliki kekayaan
sendiri, dapat ikut serta dalam lalu
lintas hukum dengan perantaraan pengurus, dapat menggugat dan digugat di muka
hakim. Badan hukum dapat dipelakukan sepenuhnya sebagi manusia, utamanya dalam
bidang harta kekayaan. Contoh badan hukum : negara, propinsi, kabupaten,
lembaga/instansi negara/pemerintah, Koperasi, yayasan, PT, wakaf.
Tidak setiap perkumpulan orang berstatus badan hukum.
Suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara:
a.
didirikan dengan akte notaries,
b.
didaftarkan di Kantor
Pengadilan Negeri setempat,
c.
dimintakan pengesahan anggaran
dasarnya kepada Menteri Kehakiman,
d.
diumumkan dalam Berita Negara.
Tiap
subyek hukum, baik orang maupun badan hukum, menurut hukum harus mempunyai
domisili yang merupakan tempat tinggal di mana ia dapat dicari. Pentingnya
domisili a.l. dalam hal:
- dimana seseorang harus menikah;
- dimana seseorang harus dipanggil pengadilan,
- Pengadilan mana yang berwenang terhadap orang/badan hukum.
Di samping domisili tetap yang merupakan tempat dimana ia dianggap
sungguh-sungguh berada, dikenal juga domosili pilihan, yaitu domisili yang
dipilih berkait dengan kepentingan seseorang, misal Kantor Notaris atau kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2.2. Hukum tentang Benda (zaken recht)
Hukum tentang benda termasuk dalam hukum harta kekayaan.
Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur perihaal hubungan hubungan
hukum yang dapat dinilai dengan uang. Segala aturan hak dan kewajiban manusia
yang bernilai uang termasuk dalam lingkup hukum kekayaan. Hukum kekayaan
meliputi dua lapangan, yaitu lapangan hukum benda dan hukum perikatan.
Hukum benda mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat
mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan
dihormati. Benda (zaak) dalam arti ilmu pengetahuan adalah segala
sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum. Berdasar pasal 499, benda adalah segala
sesuatu, barang dan hak, yang dapat menjadi milik orang (obyek hak milik).
Terdapat tiga macam kebendaan, yaitu :
1)
benda tetap dan benda
bergerak,
2)
benda berwujud dan benda tak
berwujud, dan
3)
benda terdaftar dan tidak
terdaftar.
Benda
tetap adalah benda yang karena sifat, tujuan atau penetapan undang undang
dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya bangunan, taman (karena
sifatnya); mesin pabrik, sarang burung, hiasan dinding (karena tujuan); hak
guna bangunan, hak guna usaha (karena penetapan UU).
Benda
berwujud berupa bermacam barang yang dapat dilihat dan diraba, sedangkan benda
tak berwujud berupa bermacam hak, seperti hak cipta, hak paten dan hak merk.
Benda
terdaftar adalah benda yang oleh undang-undang wajib didaftarkan oleh
pemiliknya, missal kendaraan bermotor, hak milik atas tanah, HGU,HGB. Benda tak
terdaftar adalah benda-benda yang dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa harus
mendaftarkan pada kantor tertentu.
Hak
Kebendaan
Hak
kebendaan (zakelijk recht) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan
langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.
Undang-undang menciptakan hak-hak kebendaan, antara lain hak milik, hak guna
bangunan, hak guna usaha dan hak sewa.
1.
Hak milik adalah hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan
mengingat bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi social (UUPA),
2.
Hak guna bangunan (HGB) adalah
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya
sendiri dengan jangka waktu tertentu (paling lama 30 tahun dan dapat
diperpanjang lagi)
3.
Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak
untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara dalam jangka waktu paling lama 25
tahun (untuk perusahaan sampai 35 tahun) dan dapat diperpanjang.
4.
Hak sewa adalah hak
mempergunakan tanah milik orang lain oleh seorang/badan hukum untuk keperluan
bangunan dengan membayar sewa kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
Di samping
dalam ketentuan UUPA tentang hak-hak di atas, BW juga menciptakan beberapa hak
kebendaan, antara lain:
1.
Bezit
Pengertian
Bezit adalah suatu keadaan lahir di mana seorang menguasaii suatu benda
seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, tanpa
mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Bezit
bisa dipegang oleh pemilik benda sendiri, disebut bezitter eigenaar,
maupun oleh orang lain. Bezit oleh orang lain menimbulkan anggapan bahwa
bezitter tersebut pemilik benda yang dikuasai. Jika mendapatkan secara sah,
disebut bezitter yang te goeder trouw (jujur), sebaliknya, jika bezitter
mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya sendiri , misal berasal
dari pencurian, disebut bezitter te kwader trouw (tidak jujur).
Perlindungan hukum diberikan kepada semua bezitter jujur (beritikad
baik) maupun tidak jujur, karena terdapat asas hukum “kejujuran dianggap ada
pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan”.
Cara
memperoleh bezit
Seseorang
menjadi bezitter atas suatu benda dengan cara yang berbeda, tergantung pada
bendanya, bergerak atau tetap.
a.
Cara memperoleh bezit atas
benda bergerak, adalah:
i.
diperoleh dengan langsung,
nyata mengambil barang dari tempatnya, sehingga maksud untuk memiliki barang
dapat terlihat jelas.
ii.
Diperoleh dengan penyerahan
barang dari bezitter lama ke bezitter baru (dalam hal dengan bantuan
orang lain),
iii.
Terhadap benda yang berada
dalam gudang cukup dengan penyerahan kunci (simbolik).
b.
Cara memperoleh bezit atas
benda tidak bergerak
i.
untuk mendapatkan bezit tanpa bantuan orang lain, orang harus
menduduki sebidang tanah harus selama satu tahun terus menerus mendudukinya
tanpa gangguan pihak lain, baru dianggap sebagai bezitter,
ii.
peralihan bezitter
terjadi dengan pernyataan dari bezitter lama dan kemudian tidak menghalangi bezitter
baru dalam hal melaksanakan bezitnya.
Perolehan bezit dengan pernyataan dimungkinkan,
dalam hal:
a.
bezitter baru sudah menguasai bendanya,
b.
jika orang yang memindahkan
bezit, berdasarkan perjanjian boleh tetap memegang benda tersebut.
c.
Jika benda yang harus dioperkan
bezitnya dipegang oleh pihak ketiga, dan orang tersebut dengan
persetujuan bezitter lama menyatakan bahwa untuk seterusnya ia akan
memegang benda tersebut sebagai bezitter baru atau kepada orang tersebut
diberitahukan oleh bezitter lama tentang pengalihan bezit.
Hak-hak bezitter (benda tetap/tak bergerak)
a.
tidak dapat diusir, tanpa
putusan hakim; selama pemeriksaan, bezitter dianggap pemilik.
b.
Jika bezitter jujur,
berhak mendapat semua penghasilan dari benda yang dikuasainya, jika kalah dalam
gugatan ia tidak wajib mengembalikannya.
c.
Bezitter jujur, karena lewatnya
waktu dapat memperoleh hak milik atas benda yang dikuasinya.
- Jika diganggu, bezitter dapat meminta bantuan kepada hakim untuk mempertahankan kedudukannya, dipulihkan ke keadaan semula atau menuntut pembayaran ganti kerugian.
2.
Hak milik
Pengertian
Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu
benda. Setiap orang boleh melakukan apa saja terhadap benda miliknya asal tidak
melanggar hukum (UU atau hak orang lain) karena hak milik mempunyai fungsi
social.
Cara memperoleh
hak milik
a.
pengambilan, misalnya membuka
tanah, memancing ikan di laut/sungai,
b.
natrekking, yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena alam,
misal pohon berbuah, berkembang, ternak berbiak, daratan timbul karena
sedimentasi,
c.
lewat waktu/verjaring,
d.
pewarisan
e.
levering/penyerahan berdasarkan suatu alas hak pemindahan hak dari seseorang
yang berhak.
Levering/penyerahan
Penyerahan merupakan perbuatan hukum yang bertujuan
untuk memindahkan hak milik kepada orang lain. Terdapat dua macam penyerahan,
yaitu penyerahan nyata (feitelijke levering) dan penyerahan yuridis (juridische
levering). Terhadap benda bergerak, kedua perbuatan telah menjadi satu,
Pemindahan hak milik atas benda terdaftar tidak cukup dengan penyerahan nyata
dalam arti pengoperan kekuasaan saja, tetapi harus diikuti penyerahan yuridis
dalam arti ada surat penyerahan. Dalam masyarakat, penyerahan yuridis dikenal
dengan istilah balik nama (lintiran: Jw. untuk tanah). Misal balik nama
kendaraan bermotor.
Menurut BW pemindahan hak terdiri dari dua bagian,
yaitu:
a.
obligatoir overeenkomst (perjanjian obligatoir), yaitu perjanjian yang bertujuan
memindahkan hak. Misalnya perjanjian jual beli, menimbulkan hak dan kewajiban
pada kedua belah pihak. Penjual berhak atas sejumlah uang sebagai pembayaran
dan berkewajiban untuk menyerahkan barang, sebaliknya pembeli wajib menyerahkan
sejumlah uang dan berhak atas barang yang dibelinya.
b.
Zakelijke overeenkomst (perjanjian kebendaan), merupakan pemindahan hak itu sendiri.
Sah tidaknya baliknama (perjanjian yuridis) tergantung pada sah
tidaknya perjanjian obligatoir
.
3.
Hak Gadai dan Hipotik
Kedua hak ini memberikan kekuasaan atas suatu benda
sebagai jaminan bagi hutang seseorang. Pemegang gadai/hipotik tidak diberi hak
untuk memakai benda yang berada di bawah kekuasaannya tersebut. Justru ia wajib
untuk merawatnya. Disebut gadai apabaila yang dijadikan jaminan hutang berupa
benda bergerak ,sedangkan apabila jaminan hutang berupa benda tetap disebut
hipotik.
a.
Gadai
Pengertian
Hak gadai merupakan hak accesoir, artinya adanya
hak tersebut tergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu hutang piutang yang
dijamin dengan dengan hak gadai. Hak gadai lahir penyerahan kekuasaan (bezit)
atas barang yang dijadikan jaminan kepada pemegang gadai. Barang gadai, dengan
kesepakatan para pihak, boleh ditaruh di bawah kekuasaan pihak ketiga. Prinsip
dalam gadai adalah ditariknya benda keluar dari kekuasaan orang yang memberi
jaminan (pemilik).
Hak Pemegang gadai
a.
menahan barang jaminan sampai
piutangnya dilunasi,
b.
mengambil pelunasan dari
pendapatan penjualan barang apabila debitur (hutang) tidak menepati
kewajibannya.
c.
Meminta ganti atas biaya-biaya
yang dikeluarkannya untuk merawat/menyelamat-kan barang jaminan,
d.
Menggadaikan lagi barang
jaminan, jika hak tersebut sudah menjadi kebiasaan, seperti gadai terhadap
saham.
Kewajiban pemegang gadai
- bertanggungjawab atas hilang/rusaknya barang jaminan jika disebabkan oleh kelalaiannya,
- memberitahu debitur hutang jika akan menjual barang jaminan,
- memberi rincian pendapatan penjualan, pengambilan pelunasan dan menyerahkan kelebihannya kepada debitur hutang/pemilik jaminan,
- mengembalikan benda jaminan jika hutang pokok, bunga dan biaya perawatan telah lunas.
Fiducia eigendom
overdracht
Membandingkan dengan gadai, syarat gadai adalah benda
jaminan dikeluarkan dari kekuasaan debitur hutang. Apabila gadai dilakukan oleh
seorang penjahit yang hanya memiliki mesin jahit, alat kerjanya, maka apabila
hutang piutang diikuti perjanjian accesoir berupa gadai, ia harus menyerahkan
mesin jahitnya. Apabila hal ini dilakukan, maka debitur hutang akan kesulitan
untuk melunasi hutangnya, karena ia tidak dapat menjalankan pekerjaan yang
menghasilkan uang. Oleh karena itu ditempuh terobosan hukum, penjahit, secara
yuridis menyerahkan hakmiliknya atas mesin jahit, dengan perjanjian bahwa
penyerahan tersebut hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.
Hipotik
Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak yang
bertujuan untuk mengambil pelunasan hutang dari benda tersebut.
Perbedaan gadai dengan Hipotik
1.
gadai harus disertai penyerahan
nyata atas benda gadai, hipotik tidak
2.
hakgadai hapus apabila benda
gadai berpindah tangan. Hak hipotik tetap terletak sebagai beban atas benda
jaminan, meski benda dialihkan ke orang lain.
3.
lazimnya suatu hak gadai atas
satu barang, sedangkan dalam hipotik lazim terjadi beberapa hipotik
bersama-sama dibebankan atas satu rumah/tanah.
2.3. Hukum tentang Perikatan
Pengertian
Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta
kekayaan antara dua orang/pihak atau lebih yang memberikan hak pada pihak yang
satu untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang
berkewajiban memenuhi perikatan disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak
atas pemenuhan perikatan disebut kreditur.
Obyek perikatan berupa prestasi, yaitu hal pemenuhan
perikatan. Macam prestasi adalah
-
memberikan sesuatu misal:
membayar harga, menyerahkan barang,
-
berbuat sesuatu, misal membongkar/mendirikan bangunan,
-
tidak berbuat sesuatu, misal menggunakan merk orang lain, merusak rumah.
Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dia disebut
cidra janji (wanprestasi). Sebelum dinyatakan wanprestasi terlebih dahulu
harus dilakukan somasi, yaitu peringatan kepada debitur untuk memenuhi
kewajibannya.
Perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada
perjanjian. Dalam BW diatur perikatan yang bersumber pada perjanjian dan
perikatan yang bersumber pada undang-undang. Perikatan yang lahir/bersumber
pada perjanjian meliputi beberapa macam, yaitu:
a.
Perikatan bersyarat, yaitu
perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih
belum tentu terjadi.
b.
Perikatan alternatif, yaitu
suatu perikatan di mana terdapat dua atau lebih prestasi yang kepada si
berhutang diserahkan mana diantara pilihan tersebut yang akan dipenuhi.
c.
Perikatan yang dapat dibagi dan
perikatan yang tidakdapat dibagi. Perikatan yang tidak dapat dibagi merupakan
perikatan yang di dalamnya telah diperjanjikan bahwa pemenuhan prestasinya
tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah dan harus dilakukan sekaligus.
Sedangkan apabila pemenuhan prestasinya dapat dibagi dalam pengertian tidak
sekaligus, perikatan ini termasuk perikatan yang dapat dibagi.
d.
Perikatan wajar, yaitu
perikatan yang apabila prestasinya telah terpenuhi sudah tidak dapat
ditunda/dibatalkan kembali.
e.
Perikatan sepihak dan timbal
balik. Perikatan sepihak menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak,
sedangkan perikatan timbal balik menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua
pihak.
Perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri dari
perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan-perikatan yang lahir
dari undang-undang karena perbuatan seorang baik rechtmatige maupun onrechtmatige.
Perikatan yang lahir dari undang-undang saja, misal
perikatan yang timbul karena hubungan kekeluargaan. Perikatan yang lahir dari
undang-undang karena perbuatan yang diperbolehkan, adalah:
a.
apabila seseorang melakukan
suatu pembayaran yang tidak diwajibkan. Perikatan yang lahir adalah memberikan
hak kepada orang yang telah membayar untuk menuntut kembali apa yang telah dan
membebankan kewajiban kepada pihak lain untuk mengembalikan pembayaran.
b.
Zaakmarneming. Hal ini terjadi apabila orang dengan sukarela dan tanpa diminta,
mengurus kepentingan orang lain. Perikatan yang lahir adalah berupa kewajiban
baginya untuk meneruskan pengurusan sampai orang yang diurus kepentingannya
kembali. Jika pengurusan dilakukan dengan baik, orang yang diurus kepentingannya
wajib membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam pengurusan tersebut.
Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan
seseorang yang melanggar hukum adalah berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 BW
yaitu tiap perbuatan melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan
itu, jika karena salahnya telah menimbulkan kerugian untuk membayar kerugian.
Untuk perikatan-perikatan yang lahir karena perjanjian,
harus memenuhi ketentuan pasal 1320 BW yangmenentukan syarat sahnya perjanjian,
yaitu:
- kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri,
- kecakapan untuk membuat perjanjian,
- suatu hal tertentu,
- suatu sebab yang halal.
- Kesepakatan para pihak
Kehendak bebas merupakan syarat pertama agar suatu
perjanjian sah. Perjanjian tidak sah apabila ketika terjadinya terdapat unsur
paksaan (dwang) kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog).
Paksaan terjadi apabila seseorang memberikan persetujuan karena ia takut pada
ancaman. Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi
tujuan pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan terjadi apabila salah satu
pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dan pihak lain
terbujuk untuk menyepakati perjanjian.
- Kecakapan
Kecakapan berkait dengan kemapuan seseorang untuk
melakukan tindakan hukum dengan kriteria dewasa, sehat akalnya, tidak berada di
bawah pengampuan atau perwalian. Tidak terpenuhinya syarat 1 dan 2
mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena di dalamnya terkandung cacat
hukum.
- Suatu hal tertentu
Obyek perjanjian harus sesuatu yang jelas, minimal
disebutkan jenisnya.
- Sebab yang halal
Suatu perjanjian berisi hal-hal yang sesuai dengan
hukum, kesusilaan dan kesopanan. Perjanjian batal demi hukum apabila isinya
bertentangan dengan hukum, kesusilaan atau kesopanan. Misal Perjanjian berisi
keharusan bagi pihak tertentu untuk meninggalkan agamanya.
Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pelaksanaannya (pemenuhan hak
dan kewajiban) tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
Perjanjian harus dianggap lahir pada saat terjadinya
kesepakatan antara para pihak. Sedangkan hapusnya perjanjian adalah dengan
cara:
- pemenuhan prestasi,
- penawaranan pembayaran yang diikuti penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat,
- pembaharuan hutang,
- kompensasi (perhitungan hutang timbal balik)
- percampuran hutang,
- pembebasan hutang,
- hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian,
- pembatalan perjanjian,
- akibat berlakunya syarat pembatalan, dan
- lewat waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar